Today Indonesia

Today.id - Penetapan pimpinan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Abu bakar sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan pengaruhi terhadap pelayanan pemerintah terhadap masyarakat KBB. Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Aseng Junaedi setelah rapat tertutup dengan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KBB di ruangannya pada Kamis (12/4/2018). “Penyelenggaraan pemerintahan baik di lingkungan Pemkab maupun di kecamatan dan desa harus tetap berjalan, terutama pelayanan masyarakat. Pelayanan insya Allah jangan sampai terganggu karena memang tidak ada hambatan,” ujarnya seperti dikutip dari laman kompas. Sejumlah bidang pelayanan masyarakat tampak berjalan normal pasca-penetapan tersangka Bupati Bandung Barat, Abu Bakar oleh KPK. Aseng pun mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Terlebih perkara korupsi itu turut menyeret tiga pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat. “Tadi saya rapat itu kan bukan rahasia umum, ketika di med...

BISNIS PURWAKARTA - Terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum pejabatnya yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta terkesan enggan memberikan penjelasannya.Hal tersebut terbukti dari setiap kali akan dipintai keterangan terkait tindak lanjut terhadap oknum pejabat pungli tersebut, pihak BPN Purwakarta selalu saja ada alasan untuk menghindar dari awak media masa. Seperti pada hari, Rabu (01/11/2017), ketika didatangi oleh pihak media melalui bantuan petugas keamanan setempat, yang mengatakan pimpinan sedang keluar kota dan belum datang ke kantor. Jawaban seperti itu selalu diterima awak media paska penangkapan oknum pejabat BPN Purwakarta yang terjaring OTT. Sekedar mengingatkan, penangkapan pegawai BPN Purwakarta berinisial MS (50) yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Purwakarta itu dilakukan belum lama ini. Penangkapan pegawai BPN Purwakar...

Today.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang bermasalah. Oleh sebab itu, Mendagri meminta Kepala daerah  untuk mampu menjaga integritas dan kewibawaan pemerintahan. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo usai melangsungkan jumpa pers terkait perbatasan, beberapa waktu yang lalu. “Kami akan mengambil sikap tegas terhadap kejadian-kejadian tersebut, pemecatan dari jabatan, semua sudah diatur sesuai dengan tahapan proses hukum,” ujar Hadi. Hadi mengingatkan agar kepala daerah jangan mengulang kejadian OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang berulang kali terjadi. Dia pun meminta agar kepala daerah untuk menjaga integritas dan komitmen di dalam memerangi tindak pidana korupsi. "Untuk Malang (Jawa Timur), kita tunggu proses hukumnya. Kita belum mendapat informasi. Kemendagri menunggu laporan dari penyidik KPK," tegasnya. Hal itu disampaikannya mena...