Postingan

Menampilkan postingan dengan label Politik

Lontarkan Pernyataan Kontroversional, Dedi Mulyadi Peringatkan Farhat Abbas

Today.id - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Farhat Abbas kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Pengacara kondang itu menyebut pemilih Jokowi akan masuk surga. Sebaliknya, mereka yang tidak memilih presiden pejawat itu akan masuk neraka. Pernyataan yang dikeluarkan melalui akun instagram resminya itu sontak mengundang komentar berbagai pihak. Di antaranya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut Dedi, kalimat yang dilontarkan mantan suami Regina itu sangat ringan di mulut. Akan tetapi, implikasi negatif terhadap nilai moral politik sangat kuat. Selain itu, dia memandang pernyataan Farhat Abbas sangat tidak strategis keluar dari mulut seroang juru bicara. “Kalimatnya cukup ringan, tetapi menyeret Agama yang suci ke dalam politik pragmatis. Saya kira itu sangat tidak strategis,” kata Dedi di Hotel Harper Purwakarta, Jalan Raya Bungursari, Rabu (12/9/2018) malam. Sebagai budayawan, dirinya mengaku tidak sepakat dengan pandangan yang mengatasnamakan Kuasa Allah da...

Sandi Dan Erick Berada Di Pilpres, BPP HIPMI Tidak Akan Terpecah

Today.id - Erick Thohir akhirnya dipilih sebagai ketua tim sukses dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi – Ma’ruf). Dengan begitu, banyak kabar yang menyebut suara HIPMI akan terpecah. Pasalnya di kubu Prabowo Subianto ada Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden. Namun hal ini dibantah Ketua Bidang Organisasi BPP HIPMI (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Anggawira. Menurut dia, organisasi tersebut tak akan pernah pecah karena fokus terkait isu ekonomi. Perbedaan politik yang terjadi di kubu HIPMI tak akan berpengaruh. Meskipun Sandi pernah menjabat Ketua Umum HIPMI 2005-2008 dan Erick ketika itu juga pengurus di HIPMI pusat. ’’Kami tetap solid takkan pecah. Saya rasa beda pendapat dalam politik itu wajar dan biasa. HIPMI ini kan organisasi yang fokus terkait ekonomi,” ujar Anggawira dikutip dari keterangan resminya, Jakarta, Minggu (9/9). Pengusaha muda ini pun menambahkan, HIPMI akan tetap netral dalam Pilpres 2019. Pihaknya justru semangat bersaing untuk ...

Rachmat Syafe’i: "Kalau Karena Umat, Tidak Boleh Mundur"

Today.id - Dukung Ma’ruf Amin maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Ketua Majelis Ulama (MUI) Indonesia Jawa Barat, Rachmat Syafe’i pastikan dirinya memenangkan Ma’ruf Amin tanpa melibatkan nama lembaga MUI. Syafe’i mengaku dirinya akan selalu membuka pintu selebar-lebarnya, jika Ma’aruf Amin membutuhkan bantuan dirinya untuk mendulang suara di Jawa Barat. Menurutnya, tidak masalah jika figur seorang ulama terjun dalam dunia perpolitikan selama itu untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. “Tentunya saya membuka kalau begitu dan memang saya dengan beliau itu sangat dekat dan sering ketemu. Kalau karena umat, tidak boleh mundur,” katanya saat ditemui di Kantor MUI Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (13/8/2018). Kendati demikian, sekali lagi ia menegaskan jika MUI akan bersikap netral dan tidak akan terlibat kepada politik praktis pada ajang perhelatan Pilpres 2019 mendatang. “Belum ada sikap resmi, nanti MUI terj...

Masyarakat Ingin DPRD Diisi Oleh Orang-Orang Bersih Dan Mau 'Jungkir Balik'

Today.id - Masyarakat Purwakarta menginginkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diisi oleh orang-orang yang bersih, dan yang betul-betul mau ‘jungkir balik’ memperjuangkan suara dan aspirasi masyarakat. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan Purwakarta, Anas Ali Hamzah. Menurut Anas, sebagai salah satu upaya mendapatkan anggota dewan yang bersih, publik harus memanfaatkan ruang ‘tanggapan masyarakat’ yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan penilaian pada bakal calon legislatif yang tertera dalam daftar calon sementara (DCS). Penilaian itu, kata Anas, utamanya diberikan kepada mereka, 45 anggota legislatif ‘ incumbent ’, yang belakangan ramai-ramai tersandung dugaan kasus korupsi SPPD fiktif. “Ruang ‘tanggapan masyarakat’ ini harus dimanfaatkan. Laporkan mereka yang bermasalah, apalagi yang menyangkut dugaan kasus korupsi SPPD fiktif tersebut. Masyarakat harus berikan nota keberatannya,” ujarnya, ditemui di Plered, ...

Dua Parpol Memanas, Prabowo Dijuluki Jendral Kardus

Today.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan julukan Jendral Kardus. Ungkapan itu disampaikan Andi menyusul batalnya pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto yang dijadwalkan dilangsungkan di kediaman SBY, di Kuningan, Jakarta, Kamis (8/8/2018) malam. Andi mengatakan, Prabowo ternyata kardus. Partai Demokrat, lanjutnya, menolak kedatangannya ke kediaman SBY, di Kuningan, Jakarta. “Bahkan keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghatgai uang ketimbang perjuangan. Jendral kardus,” tulis, Andi Arief, melalui akun twitter @AndiArief_, Kamis (8/8). Selanjutnya, Andi mengungpakkan, semakin ragu dengan gelegar suara Prabowo sama dengan mentalnya. “Dia bukan strong leader, dia chicken,” ujar Andi. Dikatakannya, ada operasi menjadikan Jokowi Calon tunggal. Jika tidak berhasil, lanjutnya, maka operasi s...

Rapat Sembilan Ketua Parpol Koalisi Jokowi

Today.id - Sembilan ketua partai koalisi akan bertemu calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi, Rabu (8/8/2018) malam. “Rapat malam ini. Pertemuan ini akan membahas soal siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi di Pilpres,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy (Romi), saat pembukaan pendidikan kader ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Gedung Tegar Beriman, Pemerintah daerah kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/8/2018), dikutip Liputan6.com. Romi tak merinci jadwal dan tempat pertemuan tersebut. Sebab kata dia, masih menunggu jadwal Jokowi. “Belum tau, tergantung jadwal beliau,” tambah Romi. Romi membantah partai koalisi akan mengumumkan nama cawapres pendamping Jokowi malam nanti. “PPP bersama Pak Jokowi akan menyerahkan berkas ke KPU pada Jumat, 10 Agustus 2018, jam 10. Kan PPP nomor urut 10,” ujarnya.  (JN/Des)

Salim Segaf Diusung Sebagai Cawapres Pendamping Ketua Umum Gerindra

Today.id - Majelis Syuro PKS keukeuh mengusung Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Menyikapi keputusan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, menghormati ke-keukeuh-an itu. Diketahui, berdasarkan rekomendasi Majelis Syuro, PKS tetap menyodorkan Salim serta Ustaz Abdul Somad yang juga direkomendasikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama sebagai cawapres pendamping Prabowo. Muzani mengatakan, Prabowo telah bertemu empat mata dengan Salim membahas Pilpres 2019. Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (3/8/2018) kemarin. “Saya yakin, nantinya akan ada titik temu antara Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat ihwal sosok cawapres pendamping Prabowo. Hubungan kami dengan PKS sudah begitu dalam, begitu jauh saya kira Insya Allah tidak (memalingkan dukungan),” kata Muzani di kediaman Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018), dikutip Kompas.com Sementara P...

Sosok Berinisial A Disebut-Sebut Sebagai Cawapres Prabowo

Today.id - Pendamping Prabowo di Pilpres 2019 disebut-sebut berinisial A. Namun, soal inisial A ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, tak mempublikasikan kepada publik. “Betul (Cawapres Prabowo berinisial A). Lho A itu kan banyak. Makanya A itu kan Abdul Somad bisa, Assegaf Salim bisa, Agus (Harimurti Yudhoyono) bisa, Anies bisa,” kata Roy, Selasa (7/8/2018), dikutif Detikcom. Diketahui, Partai Demokrat sendiri telah menyatakan dukungan ke Prabowo dan menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. “Usulan tersebut adalah aspirasi para kader Demokrat, semenjak dua tahun yang lalu,” ujar Roy. Roy menambahkan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo untuk menentukan cawapresnya. Demokrat tidak memaksakan nama AHY harus menjadi cawapres Prabowo. “Kita ada tim teknis, tim kecil terdiri dari para Sekjen yaitu menyusun visi dan misinya,” pungkasnya. (JN/Des)

Cak Imin Mantap Maju Sebagai Cawapres Di 2019

Today.id - Menghadapi tahun politik 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mulai bersiap-siap. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Cak Imin pun mantap melaju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari PKB. “Saya mengetuk hati seluruh masyarakat dan Kader PKB untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Kita ingin memberi warna baru untuk Indonesia,” ungkapnya dilansir dari kompas usai meresmikan posko cinta, di kediaman Anggota DPR RI, Nur Yasin, Minggu (15/4/2018). Cak Imin sebut banyak pihak yang mendukungnya menjadi calon wakil presiden. “Kita punya modal besar, semangat besar dari sahabat-sahabat, teman-teman di daerah, para kyai, ulama, guru, pesantren di daerah, agar saya jadi wakil presiden. Tentu ini kekuatan luar biasa,” kata Cak Imin. Selain itu, sudah banyak posko cinta yang dideklarasikan di berbagai daerah. Daerah tersebut antara lain di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Riau, Sumatra Barat, dan Jawa Timur. “Dengan p...

Jokowi Tawari Prabowo Jadi Cawapres Di Pilpres 2019

Today.id - Presiden Joko Widodo ingin menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pipres 2019. Alasannya, jika dua tokoh itu disandingkan, upaya untuk menjaga persatuan bangsa bisa dilakukan. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, saat Jokowi menawari Prabowo sebagai cawapres, itu berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi ketegangan dan berpotensi memicu konflik. “Beliau menyampaikan, bayangkan gaduhnya Republik ini. DKI Jakarta saja yang satu provinsi luar biasa gaung perbedaannya. Kemudian intoleransi meningkat dengan simpul-simpul agama,” kata politisi yang akrab disapa Romi itu, di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP, di Hotel Patra, Semarang, dikutip laman Kompas, Jumat (13/4/2018). Romi membebeberkan, Jokowi sendiri menawari Prabowo untuk menjadi Cawapres pada Pilpres 2019, bukan sekadar wacana. “Bulan November Pak Jokowi dan Pak Prabowo dua kali bertemu. Tahun 2017. Dan di situ ada semacam keinginan. Kala...

KH Hamim Kholili: Cak Imin Cawapres Harga Mati

Today.id - Dukungan solid terus mengalir untuk Ketum DPP PKB, H Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari berbagai daerah di Indonesia, untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI 2019 mendatang. Cak Imin Cawapres harga mati. Begitu yang disampaikan KH Hamim Kholili, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Malang, Minggu (7/4/2018), ditemui awak media, usai menghadiri Launching Bacaleg PKB untuk Kabupaten Malang, di gedung Serbaguna PCNU Kabupaten Malang. "Cak Imin Cawapres RI 2019, sudah jadi harga mati bagi kami (PKB). Apapun yang terjadi nantinya. Idealnya harus mendampingi pak Jokowi," tegas Kiai kharismatik di Kabupaten Malang itu. Ditanya bagaimana jika Cak Imin nantinya tak ada peluang untuk digandeng Jokowi? Gus Hamim, begitu ia karib disapa, menegaskan, bisa bergandengan dengan calon lain, selain Jokwoi, atau maju jadi Presiden dengan mencari sosok Calon Wakil Presiden terbaik. "Kader PKB, warga NU dan ulama NU sudah bulat dan solid siap mengusung Cak Imin men...

Pesantren Kurang diperhatikan Menjadi Alasan Cak Imin Menjadi Cawapres

Today.ID - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berhasrat menjadi orang nomor dua di Indonesia, yakni menjadi cawapres pada Pilpres 2019 mendatang. Tujuannya adalah membawa aspirasi Nahdatul Ulama (NU) Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, selama ini pemerintah Indonesia kurang memperhatikan terhadapa dunia pesantren dan kurang berkontribusi terhadap nahdiyin meski saat ini Wapres Jusuf Kalla berlatar NU. "Termasuk full day school. Itulah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah. Bayangkan Kalau wapresnya dari kader NU, tidak akan muncul kelelahan-kelelahan mengawalnya," katanya, Minggu (1/4/208). Politisi asal Jombang ini menambahkan, alasan PKB mendukung Jokowi-JK pada pilpres 2014 karena Jusuf Kalla merupakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). "Sayangnya ketika JK terpilih sebagai wapres kontribusi kepada NU tidak terlalu signifikan," tuturnya. Pesantren, imbuh Cak Imin, tidak cukup hanya dipuji dan dikunjungi, tapi juga harus d...

Tokoh Senior NU Jatim Dukung Romi jadi Cawapres

Today.ID , Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy didorong menjadi calon wakil presiden (Cawapres) di Pilpres tahun 2019 mendatang. Dukungan tersebut datang dari Tokoh senior NU Jawa Timur, Choirul Anam alias Cak Anam. Menurutnya, kemampuan Rommy melebihi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) lainnya. "Mas Rommy ini punya kemampuan lebih dibanding tokoh NU lainnya. Masih muda, santri dan lulusan ITB dan mimpin partai. Pemilu 2019 momentum untuk Mas Rommy," ujar pria yg disapa Cak Anam ini di Graha Astranawa Surabaya, Senin (5/3/2018). Cak Anam melihat partai berlambang Ka'bah di bawah kepemimpinan Romi memiliki terobosan yang berbeda. PPP saat ini mencoba merambah pangsa pemilih baru, yakni anak-anak muda tanpa meninggalkan tradisi lama. Selain itu, hanya PPP yang dinilainya bisa diharapkan untuk menjaga khittah NU. Terlebih, Romi merupakan cicit dari pendiri NU yaitu KH. Wahab Chasbullah. "Saya yakin PPP di bawah kepemimpinan Mas Rommy mampu menj...

Harus Sediakan Rp40 Miliar, La Nyalla Tidak Jadi Maju Di Pilkada Jatim

Today.id - Kader yang sempat digadang-gadang akan maju dari Partai Gerindra , La Nyalla Mahmud Mattalitti akhirnya tidak jadi maju pada Pilkada Jatim tahun ini. Dirinya menerangkan bahwa sempat mendapatkan surat mandat dari Prabowo 11 Desember lalu, dimana surat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada Rabu (20/12/2017) malam. Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 tersebut dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses oleh DPP Partai Gerindra. Selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla pun diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan. Ia pun mengungkapkan, harus menyiapkan uang sebesar Rp.40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Uang sebesar Rp.40 miliar tersebut sebagai saksi dalam Pilkada Jatim. Permintaan itu, saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Sabtu (10/12/2017), bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat. “Saya dimintai ua...

Bawaslu RI Loloskan 2 Partai, Berkarya & Garuda Purwakarta Jalani Verfak

Today.id - Partai Berkarya dan Partai Garuda yang ada di Purwakarta dalam waktu dekat ini akan menjalani verifikasi faktual (verfak) dari KPU Purwakarta. Hal tersebut menyusul adanya putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI  yang meloloskan kedua partai tersebut untuk lanjut ke tahap selanjutnya. "Sekitar 3 Januari mendatang, kita akan lakukan verifikasi faktual, kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya dan Partai Garuda, yang di Purwakarta," kata Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana, disela rapat koordinasi persiapan verfak kedua parpol tersebut, di Aula KPU Jalan Flamboyan belum lama ini. Sementara itu ditempat yang sama, Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Purwakarta, Asep Abdulloh menyatakan rasa syukur dan kegembiraan setelah partainya dinyatakan lolos oleh Bawaslu, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu verfak. "Terima kasih kepada jajaran KPU dan Panwaslu Kabupaten Purwakarta yang turut membantu terlaksananya tahapan berikut Partai Berkarya. Untuk...

Abah Adang Cipulus: H.Diding Kader NU dan PKB yang Layak Jadi Calon Bupati Purwakarta

Today.id - Sinyal bagi Haji Diding Saepudin Zukhri bakal diusung PKB sebagai calon Bupati Purwakarta semakin kuat. Hal itu tampak saat Abah Adang Cipulus dengan gamblang memperkenalkan profil dirinya di hadapan ribuan jamaah. Abah Adang Cipulus yang juga Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat, menerangkan bahwa Haji Diding adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang akan menjadi pengganti Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta selanjutnya. "Ieu Haji Diding calon bupati Purwakarta anu didukung ku Abah. Lamun Haji Diding eleh, nu era lain haji Diding tapi Abah. (Ini Haji Diding calon Bupati Purwakarta yang didukung Abah. Apabila beliau kalah, yang malu bukan beliau tapi Abah. -red)," jelas Abah Adang Cipulus kepada ribuan jamaah di kegiatan Cipulus Bershalawat, Pesantren Cipulus, Kamis (14/12/2017). Menurut Abah, sebagai kader NU yang juga anggota DPRD Jawa Barat, Haji Diding dinilai sebagai figur yang tepat dan mampu menjadi umaroh seluruh golongan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Pengal...

PKB Umumkan Rekom Cabup Purwakarta Desember Ini

Today.id - Sekretaris Tanfidyah DPW PKB Jawa Barat M. Sidkon memastikan bulan Desember 2017 ini pihak DPP PKB akan mengumumkan calon bupati yang akan diusung pada Pilkada Purwakarta 2018 mendatang. Sidkon mengatakan, Kamis malam ini (07/12/2017) dari informasi yang diterimanya pengurus DPC PKB Purwakarta akan mengantarkan surat permohonan usulan bakal calon bupati yang sudah mendaftar beberapa waktu lalu. "Kita pastikan Desember ini DPP PKB akan memutuskan siapa cabup yang akan mendapatkan rekomendasi. Setidaknya ada 7 nama yang diusulkan DPC PKB Purwakarta ke DPP melalui DPW," kata Sidkon saat dihubungi melalui telepon pribadinya, Kamis (07/12/2017). Dari 7 nama yang diusulkan tersebut terdapat 2 kader terbaik PKB, yaitu H. Saipudin Zuhri (H. Diding) dan Neng Supartini. PKB sendiri berharap, dari dua kadernya, salah satunya bisa diusung menjadi calon Bupati Purwakarta. Tapi tentunya akan diputuskan oleh pihak DPP layak atau tidaknya untuk diusung. "PKB berkeinginan dar...

SK Pengusungan PAN Untuk Ambu Anne Belum Resmi

Today.id - Surat Keputusan (SK) rekomendasi pengusungan Anne Ratna Mustika (Ambu Anne) dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bakal calon Bupati Purwakarta ternyata belum final. Pasalnya untuk mengeluarkan SK rekomendasi pengusungan harus melalui rapat pleno, baik dari tinggkat DPD, DPW hingga DPP. "Setelah saya bertemu langsung dengan Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menanyakan SK tersebut, beliau menegaskan SK yang diterima Ambu Anne belum final, karena SK tersebut tidak melalui rapat pleno," kata Rustandie saat dihubungi melalui telepon pribadinya, Rabu (06/12/2017). Rustandie menceritakan dalam pertemuannya dengan Eddy pada hari, Selasa (05/12/2017) kemarin di kantor DPP PAN di Jakarta Selatan, Eddy menerangkan surat yang disebut-sebut sebagai SK rekomendasi tersebut hanya ditandatangi satu orang. Dan lebih parahnya lagi saat penyerahan surat tersebut ia selaku Sekjen DPP PAN dan Ketua Umum PAN sedang tidak ada ditempat. "Beliau juga menjelaskan bahwa siapa pun layak...

Tak Ingin Terulang Lagi, PKB Inginkan Usulan Cabup Segera Diserahkan Ke DPW

Today.id - DPC PKB Purwakarta diminta untuk segera memberikan usulan nama-nama calon bupati yang telah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi internal tingkat kabupaten kepada DPW dan DPP PKB. Permintaan ini datang dari para kader PKB Kabupaten Purwakarta yang menilai DPC PKB lambat atas pengusulan nama-nama calon Bupati untuk segera mendapatkan SK DPP PKB. "Pilkada Purwakarta sudah di depan mata. Ini sudah qomat. Segeralah nama-nama calon yang akan diusung PKB segera diserahkan ke DPW dan DPP untuk diberikan SK rekomendasi," kata Acep Munawar atau lebih dikenal Gusmun, kader PKB Purwakarta kepada awak media via seluler (04/12/2017). Lanjutnya, para kader PKB di akar rumput tidak mau terulang lagi peristiwa pilkada 2013 lalu di mana PKB satu-satunya partai yang tidak ikut menandatangi pengusungan pasangan calon bupati-wakil bupati Purwakarta di KPUD. "Pilkada kali ini, PKB harus punya calon Bupati atau Wakil Bupati yang diusung. Jangan jadi penonton lagi. Kita punya 5...

Syaiful Huda: Kita Belum Usulkan Nama Calon Bupati Purwakarta Ke DPP

Today.id - Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda (Kang Huda) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengusulkan nama calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta ke pihak DPP. Pasalnya saat ini DPW PKB Jabar belum mengambil keputusan karena masih melakukan komunikasi internal dan eksternal. "Kita masih melakukan proses di internal dan eksternal. Di internal kita komunikasi dengan DPP, dan eksternal kita komunikasi dengan partai lain," kata Kang Huda, saat diwawancara awak media di Purwakarta, Minggu (03/12/2017). Langkah komunikasi eksternal harus dilakukan mengingat PKB hanya memiliki 5 kursi dan harus berkoalisi untuk bisa mengusung bakal calon. Selain itu Huda menuturkan, ada beberapa nama yang telah mendaftarkan diri ke DPC PKB, di antaranya ada dua kader PKB sendiri. Namun semua keputusan ada di DPP. "DPW memiliki kewenangan menyaring apa yang diajukan dari DPC. Saat ini komunikasi kita belum selesai dengan eksternal jadi nantilah kita bocorin," ucap Kang Huda. Unt...