Today Indonesia

Today.id  - Melihat kemampuan suatu pemerintahan daerah dalam menjalani roda pemerintahan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan maupun kebijakannya, maka dilakukan Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementertaian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melaksanakan rapat Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Senin (12/3/2018). Rapat yang digelar di lantai III kantor Gubernur Bengkulu ini, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu bersama perwakilan dari Ditjen Otda Kemendagri RI, yang diikuti Tim dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI, Asisten II Setda Provinsi, Kepala Biro, serta seluruh Kepala OPD Provinsi Bengkulu. Rapat ini dimaksudkan agar dapat melihat secara jelas kemampuan pemerintah daerah terkait pembangunan daerah, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari analisis yang didapat dari pe...

Today.id - Banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang dibentuk dadakan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, yang bentuk adalah kepala daerah yang hendak maju lagi. Tapi, kerapkali usai Pilkada, ormas ‘dadakan’ itu dibiarkan begitu saja. Tidak diurus lagi. Itu yang acapkali jadi masalah. Demikian hal tersbut diungkapkan oleh mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Budi Prasetyo, dalam acara lokakarya pers Kelompok Kerja Wartawan Kementerian Dalam Negeri, di Bandung, kemarin. Menurutnya dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), ditegaskan, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai pembina umum. Kewenangannya, bisa mengatur dan mengintegrasikan data Ormas. “Tapi ormas itu kan tak hanya terdaftar di Kemendagri saja. Tapi juga di kementerian atau lembaga lain. Namun acapkali, organisasi yang sudah mati, tak diketahui lagi, ” kata Budi yang juga staf khusus Mendagri ini, dilansir dar...

Today.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang bermasalah. Oleh sebab itu, Mendagri meminta Kepala daerah  untuk mampu menjaga integritas dan kewibawaan pemerintahan. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo usai melangsungkan jumpa pers terkait perbatasan, beberapa waktu yang lalu. “Kami akan mengambil sikap tegas terhadap kejadian-kejadian tersebut, pemecatan dari jabatan, semua sudah diatur sesuai dengan tahapan proses hukum,” ujar Hadi. Hadi mengingatkan agar kepala daerah jangan mengulang kejadian OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang berulang kali terjadi. Dia pun meminta agar kepala daerah untuk menjaga integritas dan komitmen di dalam memerangi tindak pidana korupsi. "Untuk Malang (Jawa Timur), kita tunggu proses hukumnya. Kita belum mendapat informasi. Kemendagri menunggu laporan dari penyidik KPK," tegasnya. Hal itu disampaikannya mena...