Postingan

Menampilkan postingan dengan label Prabowo

Salim Segaf Diusung Sebagai Cawapres Pendamping Ketua Umum Gerindra

Today.id - Majelis Syuro PKS keukeuh mengusung Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Menyikapi keputusan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, menghormati ke-keukeuh-an itu. Diketahui, berdasarkan rekomendasi Majelis Syuro, PKS tetap menyodorkan Salim serta Ustaz Abdul Somad yang juga direkomendasikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama sebagai cawapres pendamping Prabowo. Muzani mengatakan, Prabowo telah bertemu empat mata dengan Salim membahas Pilpres 2019. Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (3/8/2018) kemarin. “Saya yakin, nantinya akan ada titik temu antara Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat ihwal sosok cawapres pendamping Prabowo. Hubungan kami dengan PKS sudah begitu dalam, begitu jauh saya kira Insya Allah tidak (memalingkan dukungan),” kata Muzani di kediaman Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018), dikutip Kompas.com Sementara P...

Sosok Berinisial A Disebut-Sebut Sebagai Cawapres Prabowo

Today.id - Pendamping Prabowo di Pilpres 2019 disebut-sebut berinisial A. Namun, soal inisial A ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, tak mempublikasikan kepada publik. “Betul (Cawapres Prabowo berinisial A). Lho A itu kan banyak. Makanya A itu kan Abdul Somad bisa, Assegaf Salim bisa, Agus (Harimurti Yudhoyono) bisa, Anies bisa,” kata Roy, Selasa (7/8/2018), dikutif Detikcom. Diketahui, Partai Demokrat sendiri telah menyatakan dukungan ke Prabowo dan menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. “Usulan tersebut adalah aspirasi para kader Demokrat, semenjak dua tahun yang lalu,” ujar Roy. Roy menambahkan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo untuk menentukan cawapresnya. Demokrat tidak memaksakan nama AHY harus menjadi cawapres Prabowo. “Kita ada tim teknis, tim kecil terdiri dari para Sekjen yaitu menyusun visi dan misinya,” pungkasnya. (JN/Des)

Meski Elektabilitas Prabowo Naik Pesat, Namun Jokowi Masih Unggul

Today.id - Elektabilitas Jokowi cenderung stagnan, sedangkan Prabowo naik pesat. Itu salah satu hasil survei Lembaga survei politik Alvara Research Center soal capres cawapres. Alvara menggelar survei nasional pada 20 – 28 Juli 2018. Riset ini menggunakan multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.142 responden berusia 17 tahun ke atas. Sampel diambil di seluruh Provinsi di Indonesia, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk. Rentang margin of error sebesar 2,95% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebelumnya, Alvara Research Center juga telah melakukan survei nasional di bulan Februari dan Mei 2018. “Jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, elektabilitas Jokowi dan Prabowo meningkat. Jokowi sebelumnya di angka 46,8, sekarang 48,4. Menariknya, kenaikan Prabowo cukup tinggi, dari 27,2% menjadi 32,2%,” kata Harry Nugroho, Chief Research Officer Alvara Research Center, Jumat (3/8/2018), dikutip Detikcom. Kandidat di luar Joko Widodo dan Prabowo S...

Prabowo: Presidential Treshold 20 Menipu Rakyat. Jokowi: Kok Baru Sekarang Yang Ramai?

Today.id - Presiden Joko Widodo menegaskan, penyederhanaan ambang batas presiden (presidential treshold) menjadi 20 persen dalam Undang-undang Pemilu sangat penting untuk melahirkan presiden yang berkualitas dan didukung oleh parlemen. Menurut Jokowi, bila presidential treshold adalah 0 persen sebagaimana yang diinginkan partai-partai non-koalisi pemerintah, maka nanti presiden akan sulit mendapatkan dukungan DPR. "Saya ingin berikan contoh, kalau (presidential treshold) 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan diri dan menang. Coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen? Kita dulu yang 38 persen saja, waduh," ungkap Presiden. Selain itu, mantan wali kota Solo ini juga mempertanyakan pihak yang mempermasalahkan presidential treshold 20 persen baru akhir-akhir ini yang ramai. Sedang dulu tidak seheboh sekarang. "Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan di apa itu, ditarik-tarik seolah-olah presidential treshold 20 persen itu salah," tegas Jokowi. Apalagi...