Prabowo: Presidential Treshold 20 Menipu Rakyat. Jokowi: Kok Baru Sekarang Yang Ramai?
Today.id - Presiden Joko Widodo menegaskan, penyederhanaan ambang batas presiden (presidential treshold) menjadi 20 persen dalam Undang-undang Pemilu sangat penting untuk melahirkan presiden yang berkualitas dan didukung oleh parlemen.
Menurut Jokowi, bila presidential treshold adalah 0 persen sebagaimana yang diinginkan partai-partai non-koalisi pemerintah, maka nanti presiden akan sulit mendapatkan dukungan DPR.
"Saya ingin berikan contoh, kalau (presidential treshold) 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan diri dan menang. Coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen? Kita dulu yang 38 persen saja, waduh," ungkap Presiden.
Selain itu, mantan wali kota Solo ini juga mempertanyakan pihak yang mempermasalahkan presidential treshold 20 persen baru akhir-akhir ini yang ramai. Sedang dulu tidak seheboh sekarang.
"Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan di apa itu, ditarik-tarik seolah-olah presidential treshold 20 persen itu salah," tegas Jokowi.
Apalagi, imbuh Jokowi, UU Pemilu itu juga adalah produk dari DPR dan pemerintah, bukan dari pemerintah saja.
"Sekali lagi, ini produk demokrasi yang ada di DPR, ini produknya DPR, bukan pemerintah. Di situ juga ada mekanisme proses demokrasi yang ada di DPR dan kemarin juga sudah diketok dan aklamasi, betul? Nah, itulah yang harus dilihat oleh rakyat," tegas Jokowi.
Pernyataan orang nomor satu di Indonesia ini diucapkan setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto melalukan pertemuan dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pertemuan tersebut, Ketum Gerindra ini menilai presidential threshold 20% merupakan lelucon politik yang menipu rakyat , melawan akal sehat dan logika.
Oleh sebab itu, pihaknya harus mengawal, sebab khawatir kondisi demokrasi Indonesia ke depan akan dirusak.
"Mengingatkan rekan-rekan di kekuasaan, bahwa demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," tegas Prabowo.
Menurut Jokowi, bila presidential treshold adalah 0 persen sebagaimana yang diinginkan partai-partai non-koalisi pemerintah, maka nanti presiden akan sulit mendapatkan dukungan DPR.
"Saya ingin berikan contoh, kalau (presidential treshold) 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan diri dan menang. Coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen? Kita dulu yang 38 persen saja, waduh," ungkap Presiden.
Selain itu, mantan wali kota Solo ini juga mempertanyakan pihak yang mempermasalahkan presidential treshold 20 persen baru akhir-akhir ini yang ramai. Sedang dulu tidak seheboh sekarang.
"Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan di apa itu, ditarik-tarik seolah-olah presidential treshold 20 persen itu salah," tegas Jokowi.
Apalagi, imbuh Jokowi, UU Pemilu itu juga adalah produk dari DPR dan pemerintah, bukan dari pemerintah saja.
"Sekali lagi, ini produk demokrasi yang ada di DPR, ini produknya DPR, bukan pemerintah. Di situ juga ada mekanisme proses demokrasi yang ada di DPR dan kemarin juga sudah diketok dan aklamasi, betul? Nah, itulah yang harus dilihat oleh rakyat," tegas Jokowi.
Pernyataan orang nomor satu di Indonesia ini diucapkan setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto melalukan pertemuan dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pertemuan tersebut, Ketum Gerindra ini menilai presidential threshold 20% merupakan lelucon politik yang menipu rakyat , melawan akal sehat dan logika.
Oleh sebab itu, pihaknya harus mengawal, sebab khawatir kondisi demokrasi Indonesia ke depan akan dirusak.
"Mengingatkan rekan-rekan di kekuasaan, bahwa demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," tegas Prabowo.
Komentar
Posting Komentar