Resmi Dilantiknya 195 Anggota PPK Kab. Tasikmalaya
Today.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, hari ini resmi melantik 195 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpilih. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, di Aula Gedung Pendopo, Kab. Tasikmalaya, Senin (30/10/2017).
Ketua KPU Kab.Tasikmalaya H. Deden mengatakan banyak tugas PPK ke depan yang harus diselesaikan di antaranya, terkait rekrutmen PPS dan Kesekretariatan.
“Saya berharap anggota PPK bisa segera beradaptasi di lingkungan kecamatannya masing-masing,” katanya kepada wartawan, Senin (30/10/2017).
Deden juga menuturkan selesai pelantikan, pihaknya langsung menggelar Raker. Raker tersebut bisa jadi bekal bagi PPK agar mudah dalam menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Bupati Kabupaten Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menuturkan sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan KPU harus jujur, bersih, transparan, dan akuntabel.
Uu berpesan kepada pihak penyelenggara harus bisa meyakinkan publik agar bisa dipercaya. Jangan sampai ada yang cacat di mata masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan mereka.
“Sebagai contoh masalah surat suara, jangan sampai ada kisruh masalah surat suara misalnya hilang. Sebab, yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Artinya, jangan hanya sukses administrasi tapi juga sukses dalam hal lain,” jelasnya. (red)
Ketua KPU Kab.Tasikmalaya H. Deden mengatakan banyak tugas PPK ke depan yang harus diselesaikan di antaranya, terkait rekrutmen PPS dan Kesekretariatan.
“Saya berharap anggota PPK bisa segera beradaptasi di lingkungan kecamatannya masing-masing,” katanya kepada wartawan, Senin (30/10/2017).
Deden juga menuturkan selesai pelantikan, pihaknya langsung menggelar Raker. Raker tersebut bisa jadi bekal bagi PPK agar mudah dalam menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Bupati Kabupaten Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menuturkan sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan KPU harus jujur, bersih, transparan, dan akuntabel.
Uu berpesan kepada pihak penyelenggara harus bisa meyakinkan publik agar bisa dipercaya. Jangan sampai ada yang cacat di mata masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan mereka.
“Sebagai contoh masalah surat suara, jangan sampai ada kisruh masalah surat suara misalnya hilang. Sebab, yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Artinya, jangan hanya sukses administrasi tapi juga sukses dalam hal lain,” jelasnya. (red)
Komentar
Posting Komentar